Aspirasi Ratusan Pelaku Budaya dalam Diskusi Publik “Kebudayaan dan Industri Budaya: Indonesia di Tengah Arus Dunia”

Budaya selalu menjadi poin penting saat berbincang mengenai keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal serupa juga dirasa penting bagi Kelompok Kerja Kebudayaan (Pokja), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menggalang pemikiran dan aksi kolektif di bidang kebudayaan. Pada hari Senin, 2 September 2024 lalu ratusan pelaku budaya berkumpul dalam diskusi publik bertajuk “Kebudayaan dan Industri Budaya: Indonesia di Tengah Arus Dunia” yang diselenggarakan di Mbloc, Jakarta Selatan. 

Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai urgensi pembentukan Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengelolaan sektor budaya dan ekonomi kreatif di Tanah Air. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah strategis untuk dapat mewujudkan harapan ini. Terdapat beberapa pembicara utama yang memberikan pemaparan mengenai industri kreatif yakni Hilman Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI), Ivan Chen (Pendiri Anantarupa), Svida Alisjahbana (Ketua Ekraf APINDO), dan Manneke Budiman (Lingkar Budaya Indonesia).

Diskusi perihal urgensi pembentukan kementerian kebudayaan juga tidak hanya berpusat pada pertimbangan aspek domestik melainkan juga konteks global. Gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan merupakan wujud upaya pengelolaan kekayaan budaya Indonesia secara lebih terstruktur dan efektif. 

“Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang luar biasa. Kombinasi keduanya adalah potensi dan aset yang luar biasa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan agar bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Tugas mendesak kita adalah membangun ekosistem yang dapat mengelola aset penting ini secara optimal, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu organisasi dan mekanisme yang tangkas untuk memimpin proses ini mengingat skala lingkup urusan, kompleksitas, serta sumberdaya yang tidak kecil. Saya kira ide kementerian kebudayaan sudah tepat, tinggal merumuskan rincian tugas dan fungsinya sehingga tujuan besar itu bisa tercapai,” jelas Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 

Apa saja poin penting yang disorot dalam diskusi kali ini?

Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam aspek pengembangan budaya. Peserta diskusi juga mengemukakan harapan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien. 

Dukungan Finansial Yang Lebih Besar

Kebutuhan dukungan finansial memang sudah menjadi perhatian bagi para pelaku sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif. Dalam diskusi ini, peserta menyarankan agar pemerintah dapat memberikan lebih banyak insentif dan akses pendanaan bagi seniman, kreator, dan pelaku industri kreatif lokal. 

Penguatan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Infrastruktur dan teknologi merupakan kunci dalam mendukung inovasi dan meningkatkan daya saing dalam sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif di tingkat global. Hal ini disepakati oleh praktisi kebudayaan serta ekonomi kreatif yang juga turut hadir dalam diskusi.

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam diskusi, para peserta juga menekankan pentingnya pengembangan talenta baru di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan dapat terus menghasilkan karya-karya kreatif yang mampu bersaing ditingkat global. 

Okky Tirto, perwakilan Aliansi Budaya Rakyat dan anggota Kelompok Kerja Kebudayaan, mengungkapkan “Sebagai soft power, kebudayaan semestinya digunakan untuk menjadi instrumen diplomasi serta pertahanan nasional. Maka sudah saatnya kebudayaan disikapi sebagai isu stratejik, bukan menjadi isu kelas dua di bawah ekonomi dan politik. Dengan beban tugas yang berat berkenaan dengan kebudayaan, maka dibutuhkan lebih dari sekadar badan atau direktorat jenderal. Kita memerlukan kementerian kebudayaan dengan otoritas yang memungkinkannya bekerja. Tanpa instrumen kerja yang memiliki otoritas yang cukup, maka strategi kebudayaan tidak akan maksimal untuk dioperasikan.”

Perjalanan inisiasi dan upaya pendorongan isu urgensi pembentukan Kementerian Kebudayaan tentu masih panjang. Kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor budaya dan ekonomi kreatif adalah kunci untuk mewujudkan niat baik dari harapan ini. Diskusi publik “Kebudayaan dan Industri Budaya: Indonesia di Tengah Arus Dunia” adalah langkah awal untuk membuka jalan harapan ini untuk kemajuan pelestarian serta kemajuan budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia.